Di depan Anggota Komisi XII DPR RI, Al Haris Tegaskan Pemprov Jambi Serius Selesaikan Persoalan PI 10%

AKSATANEWS.COM- Gubernur Jambi Al Haris mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk menyelesaikan Participating Interest (PI) 10 %. Ini disampaikan Al Haris saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke Provinsi Jambi di Auditorium Rumas Dinas Gubernur Jambi, Kamis (19/06/2025).

Reses Komisi XII DPR RI ke Jambi ini dipimpin langsung Ketua Komisi Bambang Patijaya, S.E., M.M., dan ikut serta Sugeng Suparwoto, Drs. Cornelis, MH., Shanty Alda Nathalia, SH., Drs. H. Cek Endra, Dewi Yustisiana, S.H., M.Kn., drg. Alfons Manibue, Dr. Ramson Siagian, Muhammad Rohid, BA, Rocky Candra, Dr. Syarif Fasha, S.E., M.E., N. Mdipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Iyeth Bustami, Dr. H. Muh. Hariss, S.M.Si., Nevi Zuairina, H. Totok Daryanto, S.E., Ir. H. Mulyani.

Kunjungan Komisi XII DPR RI di Provinsi Jambi ini terkait pengelolaan minyak dan gas bumi, Pemerintah melibatkan peran serta daerah sesuai Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja Migas. PI 10% ini merupakan besaran maksimal yang wajib ditawarkan kepada BUMD atau BUMN oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Keterlibatan daerah melalui PI 10% diharapkan meningkatkan PAD dan berkontribusi pada penyelesaian permasalahan dalam kegiatan industri hulu migas di daerah. Untuk memastikan manfaat PI 10% tersebut dinikmati daerah, saham BUMD tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan; kepemilikan 100% oleh BUMD wajib dipertahankan. Apabila terdapat kendala, harus dipastikan bahwa minimal 99% saham dimiliki Pemerintah Daerah dan sisanya terafiliasi dengan Pemerintah Daerah terkait.

Pada moment itu Gubernur Al Haris memaparkan kondisi perekonomian Provinsi Jambi, dimana saat ini indikator perekonomian menunjukkan tren yang positif yaitu kondisi inflasi masih di angka 1,43%, pertumbuhan ekonomi 4,51%, dan indikator kemiskinan mencapai 7,1%.

Serta, menjelaskan perjalanan panjang dalam mengurus PI 10% di Provinsi Jambi, dimana saat ini Pemprov Jambi masih terus berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya.

“Berikutnya, sesuai topik rapat hari ini, kami sampaikan laporan mengenai partisipasi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di daerah penghasil tambang. Laporan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu anggota dewan yang terhormat. Proses ini telah dimulai sejak tahun 2021. Pada periode tersebut, terdapat proses perjanjian kontrak jangka panjang dengan pihak asing yang memerlukan waktu,” kata Gubernur Al Haris.

“Baru pada tahun 2023 proses tersebut terbuka sepenuhnya dan terus berlanjut hingga saat ini. Proses ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPR RI yang terus memantau dan mendorong percepatannya. Kami juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri SDM dan anggota DPR RI dari Jambi. Hingga saat ini, perkembangannya cukup baik. Untuk informasi lebih detail, kami mohon arahan dari Ketua Tim Percepatan agar kami dapat menyampaikan laporan secara komprehensif,” lanjutnya.

Dilanjutkan Ketua Tim Percepatan PI sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH., MH memaparkan, Pelaksanaan program peningkatan PI 10% di sektor minyak dan gas bumi Provinsi Jambi menunjukkan progres sebagai berikut: Terdapat potensi partisipasi di enam wilayah kerja, yaitu Jabung (PetroChina dan empat pemegang saham lainnya), Lemang, Tungkal (Montd’or Oil), South Jambi B, South Jambi Betung, dan Kenanga. Keenam wilayah kerja ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap target perolehan biaya PI 10% di Provinsi Jambi.

Kemudian Sekda Sudirman mengungkapkan, progres untuk wilayah kerja Jabung dan Lemang yang menjadi fokus utama, Bapak/Ibu Pimpinan. Empat wilayah kerja lain memerlukan persiapan lebih lanjut, namun tim percepatan siap merespon minimal 10

Editor: Anzari