Senin23 Desember 2024

Rekomendasi

DPRD Provinsi Jambi Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka LHP BPK RI

Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (24/5).
Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (24/5).

AKSATANEWS.COM-DPRD Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (24/5).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dan dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK RI Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak , Kepala BPK RI Perwakilan Jambi Rio Tirta dan seluruh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi serta Anggota DPRD Provinsi Jambi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa Laporan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD paling lambat 2 bulan. Setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah,” kata Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK RI Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi beserta jajarannya sehingga bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang transparan.

Edward juga mengatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas kelayakan penyajian laporan keuangan.

Pendapat ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pendapat tersebut didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan.

"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021, termasuk pelaksanaan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Edward .

“Pencapaian ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” kata Edward.(*)

Editor: Endang




Komentar Facebook


Berita Terkait

Komisi IV DPRD Provinsi Hearing dengan SMA Titian Teras Abdurachman Sayoeti

AKSATANEWS.COM-Komisi lV DPRD Provinsi Jambi melaksanakan haering bersama pihak SMAN Titian Teras Abdurachman Sayoeti. Hearing itu dilaksanakan di rua

Read more

Terima Audiensi Peserta Duta Bahasa, Ketua DPRD Dukung Milenial Kita Untuk Berprestasi

AKSATANEWS.COM-Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menerima beberapa audiensi di antaranya dari adik-adik peserta kompetisi Duta Bahasa. Ketua DPR

Read more

Ketua DPRD Edi Purwanto Terima Audiensi Persoalan Agraria Masyarakat Desa Puding

AKSATANEWS.COM-Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menerima audiensi dari Kepala Desa serta Ketua BPD Desa Puding, Kabupaten Muaro Jambi.Kamis (19

Read more

Syamsul Riduan Apresiasi Pelaksanaan POPDA Provinsi Jambi

AKSATANEWS.COM- Anggota DPRD Provinsi Jambi Syamsul Riduan mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Provinsi Jambi yang telah dibuka la

Read more

DPRD Minta Pemprov Tetap Awasi Pasokan dan Harga Migor di Pasaran

AKSATANEWS.COM-Harga jual TBS kelapa sawit milik petani Jambi sebelumnya sempat anjlok dampak pelarangan ekspor CPO ke luar negeri. Menyikapi hal itu

Read more

Komisi III DPRD Provinsi Jambi Soroti Bangunan Gedung Samsat di Tanjabbar

AKSATANEWS.COM- Komisi III DPRD Provinsi Jambi juga angkat bicara terkait dengan pembangunan gedung baru Samsat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendap

Read more