MBG Jadi Mesin Penggerak Ekonomi, Januari 2026 MBG di Jambi Serap Anggaran Rp177 Miliar

AKSATANEWS.COM-Program Makan Bergizi (MBG) terus menunjukkan dampak signifikan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Hingga Januari 2026, MBG di Provinsi Jambi telah menyerap sekitar Rp177 miliar.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa secara nasional, Badan Gizi Nasional telah menyalurkan dana sekitar Rp19,5 triliun sepanjang Januari 2026 ke seluruh Indonesia. Dana tersebut langsung masuk ke virtual account Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

“Dari dana yang turun, sekitar 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku, dan 92 persennya merupakan produk pertanian. Artinya, MBG ini harus menjadi penggerak ekonomi lokal,” ungkap Prof. Dadan Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG yang digelar di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/01/2026).

Dadan menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan rantai pasok MBG dipenuhi oleh produksi daerah sendiri. Menurutnya, jika dana tersebut berputar di masyarakat lokal, dampaknya akan sangat luar biasa bagi perekonomian.

Prof. Dadan memberi gambaran konkret kebutuhan satu SPPG. Dalam satu bulan, satu SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras, setara dengan 10 ton gabah kering giling yang dihasilkan dari dua hektare lahan sawah. Dalam setahun, satu SPPG memerlukan sekitar 24 hektare luas panen padi.

Begitu pula dengan kebutuhan protein hewani. Sekali makan, satu SPPG dapat menghabiskan 3.000 butir telur, sehingga dibutuhkan sekitar 4.000 ayam petelur. Untuk pakan ayam tersebut, diperlukan jagung dari sekitar 1,5 hektare luas panen per bulan, atau setara 12 hektare luas tanam dan 8 hektare luas panen jagung per tahun untuk satu SPPG.

Untuk buah-buahan, kebutuhan juga tak kalah besar. Sekali penyajian pisang membutuhkan sekitar 3.000 buah, atau setara 15 pohon pisang. Jika disajikan dua kali seminggu, maka satu SPPG membutuhkan hingga 1.440 pohon pisang per tahun, atau sekitar 1,5 hektare kebun pisang.

“Kalau Kota Jambi memiliki 100 SPPG, maka dibutuhkan sekitar 150 hektare kebun pisang. Kalau tidak punya lahannya, bisa bekerja sama dengan daerah sekitar. Yang penting kebutuhan Kota Jambi terpenuhi,” jelasnya.

Dengan skala tersebut, Prof. Dadan memperkirakan perputaran uang dari 100 SPPG di Kota Jambi bisa mencapai Rp1 triliun per tahun, sementara di tingkat Provinsi Jambi bisa menembus Rp4 triliun per tahun. Ia menilai ini sebagai peluang besar untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh, Prof. Dadan menyoroti dampak sosial MBG. Satu SPPG mempekerjakan sekitar 42 orang, mayoritas ibu rumah tangga berusia di atas 40 tahun, dengan pendapatan berkisar Rp2 juta hingga Rp2,4 juta per bulan. Hal ini dinilai mampu mengurangi kemiskinan ekstrem secara signifikan.

“Di beberapa daerah bahkan sudah tidak ada lagi preman, karena mereka sekarang bekerja di SPPG. Kehidupan menjadi lebih tertib dan damai. Mudah-mudahan di Jambi juga demikian,” ujarnya.

Saat ini, terdapat sekitar 22.000 SPPG yang telah beroperasi di Indonesia, seluruhnya dibangun melalui kontribusi mitra tanpa menggunakan APBN untuk pembangunan fisik. Pada 2026, Badan Gizi Nasional juga akan mulai menerapkan sertifikasi dan akreditasi SPPG, dengan klasifikasi nilai A, B, dan C, guna meningkatkan kualitas layanan.

Dengan anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2026 mencapai Rp298 triliun, ditambah dana cadangan Rp67 triliun atau total Rp335 triliun, Prof. Dadan menegaskan bahwa Program Makan Bergizi merupakan program prioritas nasional yang berdiri sendiri dan tidak mengganggu anggaran pendidikan.

“Program MBG ini kita jadikan program bersama. Jika sinergi terus terjaga, saya yakin dampaknya bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jambi akan semakin besar,” pungkasnya.(*)

Editor: Anzari