Perlu Langkah Konkrit Selesaikan Masalah Angkutan Batubara

AKSATANEWS.COM-Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengingatkan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah angkutan batubara, yang masih menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan.

Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Dhafi, Kamis (2/3/2023), mengatakan seharusnya Pemprov Jambi dari awal sudah harus mengambil langkah konkrit terkait permasalahan angkutan batubara.

“Memang permasalahan batubara ini menjadi permasalahan yang serius, jadi harus memiliki langkah konkrit agar kejadian kemacetan karena melebihi tonase, patah as, dan sebabkan jalan rusak, serta parkir di bahu jalan dapat teratasi,” kata Dhafi.

Menurut Dhafi, patah as sering terjadi akibat kelebihan muatan tonase. Jadi Pemprov Jambi, khususnya Dinas Perhubungan harus menyiapkan timbangan portabel untuk mengetahui jumlah tonase kendaraan sehingga tidak ada lagi patah as akibat kelebihan muatan.

Terkait angkutan batubara yang parkir di bahu jalan seperti di depan pasar, depan tempat ibadah dan sekolah, Dhafi mengatakan Pemprov Jambi melalui Dishub harus memasang rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir di daerah-daerah rawan macet dan tempat-tempat krusial, agar pihak kepolisian punya dasar hukum untuk melakukan penindakan terhadap angkutan batubara.

“Bila semua itu belum dilakukan Pemprov Jambi, kita tidak akan membuka jalan untuk mobilisasi angkutan truk batubara. Tetapi apabila ini telah dilaksanakan baru kita buka," tegasnya.

Untuk permasalahan jalan berlubang, Dhafi mengatakan Pemprov Jambi dan pihak terkait harus bisa efisien pengerjaannya sehingga tidak ada lagi jalan yang berlubang dan menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan.

"Yang paling utama penyebab kemacetan adalah over tonase yang menyebabkan jalan rusak dan patah as, sehingga kita minta untuk dilakukan uji petik di mulut tambang yang diawasi Tim Satgas Batubara oleh TNI dan Polri serta Dinas Perhubungan," tandasnya.

Untuk diketahui jalur operasional angkutan batubara mulai 1 Maret 2023 sampai dengan waktu yang belum ditentukan, dan untuk jalur Sarolangun, Tebo, dan Batanghari tidak boleh keluar dari mulut tambang dan tidak ada angkutan batu bara yang melanggar dan coba-coba untuk beroperasi.(*)

Penulis: Ndang

Editor: Anton