Senin23 Desember 2024

Rekomendasi

Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Jambi, Dewan Minta Al-Haris Jawab Persoalan Keterlambatan Dumisake

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra Abunyani
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra Abunyani

AKSATANEWS.COM- Beberapa waktu lalu Gubernur Jambi Al Haris paparkan satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Abdullah Sani.

Di acara refleksi satu tahun Jambi mantap Gubenur Jambi Al-Haris telah menyampaikan banyak hal dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Provinsi Jambi semasa kepemimpinannya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra Abunyani mengatakan, Pertama, Gubernur Al Haris harusnya menjawab persoalan keterlambatan realisasi program atau kegiatan Dumisake secara terukur.

Bappeda selaku badan perencanaan harus bisa memetakan perkembangan realisasi program unggulan tersebut.

"Karena secara umum komponen program Dumisake yang terdistribusi pada perangkat daerah belum terealisasi hingga semester pertama APBD tahun anggaran 2022. Harusnya pak gubernur jawab persoalan itu," kata Abunyani.

Selanjutnya Gubernur Jambi juga harus menjawab secara detail program unggulan dumiskae yang sudah terealisasi maupun yang belum terealisasi. Apa penyebabnya dan apa garansi bagi implementasi program atau kegiatan tersebut.

Perangkat daerah yang memiliki program kegiatan komponen dari Dumisake harus segera menuntaskan Juklak-Juknis penyelenggaraan program kegiatan tersebut.

Sub kegiatan dari seluruh komponen program unggulan Dumisake yang terdistribusi pada 11 Perangkat Daerah maupun bantuan keuangan dalam bentuk transfer ke kabupaten/kota untuk Desa/Kelurahan dengan total anggaran sebesar 156,2 milyar harus menjadi perhatian dan konsentrasi TAPD. Terutama BAPPEDA sejalan dengan maksud awal program Dumisake untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.

Gubernur harus mengevaluasi kinerja BAPPEDA dan Perangkat Daerah yang gagal menerjemahkan sekaligus mengimplementasikan program Dumisake sehingga belum terealisasi sampai APBD semester pertama TA 2022 lewat

Selanjutnya transfer dana Langsung ke desa/kelurahan sampai saat masih jalan di tempat karena juklak juknisnya yang belum ada bahwa Dumisake bukan Akronim (Kepanjangan), tapi jargon/istilah untuk beberapa komponen program kegiatan yang terdistribusi pada 11 Perangkat daerah.

Dengan kata lain, menyebut Dumisake sebagai Dua Milyar Satu Kecamatan sebagai tagline sekaligus janji politik saat proses pemilihan Gubernur dulu.(*)

Penulis: Ndang

Editor: Ton




Komentar Facebook


Berita Terkait

Bahas Soal Pokir Dewan, Banggar DPRD Provinsi Jambi Kunjungan ke Kemendagri

AKSATANEWS.COM- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bidang Keuangan Daerah beber

Read more

Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jambi Apresiasi Pemprov Pertahanan WTP 10 Kali Berturut-turut

AKSATANEWS.COM- Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jambi apresiasi kepada Gubernur Jambi beserta seluruh jajarannya atas berhasilnya Provinsi Jam

Read more

Ketua DPRD Edi Purwanto Hadiri Peresmian Gedung Makorem 042/Gapu oleh KSAD Jenderal Dudung

AKSATANEWS.COM-Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menghadiri kegiatan peresmian gedung makorem 042 Gapu, Selasa (19/7). Peresmian gedung ini dila

Read more

Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Kunker ke Kemenkes Soal Peningkatan Grade RSUD Raden Mattaher

AKSATANEWS.COM - Konsultasi dan koordinasi, Komisi IV DPRD Provinsi Jambi laksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan RI di Jakarta Selasa, (1

Read more

DPRD Provinsi Jambi Serahkan ke Eksekutif Soal Penetapan Lokasi Pembangunan Stadion Center

AKSATANEWS.COM- Penetapan lokasi pembangunan stadion center di Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi serahkan sepenuhnya ke eksekutif. Hal itu diungkap

Read more

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ingatkan Pemerintah Selektif Pada Proses Tender Stadion Center

AKSATANEWS.COM-Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triyan Kusumo meminta kepada pemerintah untuk selektif dalam menentukan pemenang tender p

Read more