Al Haris Terima Penghargaan dari Ombudsman. Jambi Masuk 10 Besar Nasional

AKSATANEWS.COM-Pemerintah Provinsi Jambi berhasil meraih Predikat Kepatuhan Tinggi Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan itu karena upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mencegah maladministrasi.

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, atas predikat yang dicapai itu tentunya Pemprov Jambi masuk zonasi hijau kepatuhan standar pelayanan publik dengan peringkat 10 besar nasional.

“Alhamdulillah, Jambi kini masuk peringkat kesepuluh secara nasional dengan jumlah nilai 88,41. Meski sudah baik namun tentunya ini harus lebih baik lagi,” kata Al Haris.

Predikat itu diberikan langsung dalam penganugerahan yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI di Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Ombudsman memberikan predikat baik itu ke Provinsi Jambi setelah melakukan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka mencegah maladministrasi.

“Ini tentunya kita berikan apresiasi kepada organisasi perangkat daerah karena telah bekerja dengan baik dan maksimal sehingga penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Al Haris.

Penghargaan ini juga diberikan karena Pemprov Jambi sangat fokus pada pelayanan dasar kepada masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kependudukan dan lainnya.

Dia menjelaskan unsur-unsur yang menjadi penilaian oleh Ombudsman RI ini adalah sesuatu yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, apa yang dilakukan ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, terkait yang menjadi hal yang dibutuhkan di masyarakat.

“Kita sudah harus mengubah pandangan dari dilayani menjadi melayani, penguasa atau pejabat ke pelayan publik dan ini diharapkan dapat menjadi sebuah spirit untuk bekerja melayani lebih baik lagi dan lebih maksimal di masa yang akan datang,” ucap Al Haris.

Dikutip dari detikNews dalam tingkat pemerintahan provinsi, ada tiga peringkat teratas yang menerima predikat baik oleh Ombudsman. Ketiga provinsi itu yakni Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 97,18, Jawa Barat dengan nilai 96,77, dan Bali memperoleh nilai 96,46. Pada kategori pemerintah kota, tiga peringkat teratas adalah Pemkot Magelang dengan nilai 98,17, Pemkot Denpasar 97,99, dan Pemkot Depok 97,67.

Untuk kategori pemerintah kabupaten, tiga peringkat teratas adalah Pemkab Tuban dengan perolehan nilai 97,44, Pemkab Sukoharjo 97,41, dan Pemkab Nganjuk 97,29. Penilaian dilakukan selama kurun Juli-Oktober 2023.

Dimensi penilaian meliputi dimensi input yang terdiri atas variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. Kedua, dimensi proses terdiri atas variabel standar pelayanan. Ketiga, dimensi output terdiri atas variabel penilaian persepsi maladministrasi. Terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.(*)

Editor: Anton