Samsul Riduan Paparkan Laporan Kerja Pansus I DPRD Provinsi Jambi, Bahas dan Kaji Tiga Ranperda

AKSATANEWS.COM-Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan memaparkan laporan pansus I terkait dengan tiga Ranperda yang di bahas dan dikaji dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (19/12/2022).

Adapun pansus I membahas tiga Ranperda yakni tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, kemudian Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan serta Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

"Dari ketiga ranperda, dua Ranperda merupakan Inisiatif DPRD Provinsi Jambi yaitu Ranperda tentang Pendidikan
Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sedangkan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah usulan dari Pemerintah Provinsi Jambi,"paparnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Samsul Riduan bahwa atas kewenangan yang diberikan kepada Pansus I dan jadwal
pembahasan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi. Pansus I telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka pembahasan Ranperda.

"Pada pembahasan tiga Ranperda tersebut kami melakukan studi banding, konsultasi, dan rapat-rapat. Setelah melakukan beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka pembahasan ketiga ranperda tersebut kami sampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang selanjutnya untuk difasilitasi oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri,"terangnya.

Sementara itu, dari hasil fasilitasi oleh Dirjen Otonomi Daerah, Pansus I melakukan Rapat Kerja tentang Pembahasan dan Pengambilan Kesepakatan terhadap Ranperda hasil Fasilitasi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Namun dari tiga Ranperda yang di bahas oleh Pansus I, ada satu Ranperda yang belum Keluar Hasil Fasilitasi dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, yaitu Ranperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

"Akhirnya, setelah pembahasan secara intensif dan perdebatan yang alot antara Pansus I DPRD Provinsi Jambi dengan Mitra Pansus terkait Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dua Ranperda berhasil samapai keluarnya hasil Fasilitasi dan telah dilakukan Penyempunaan secara yuridis formal dan materil dan perbaikan teknis sesuai saran masukan dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri,"pungkasnya.(*)