AKSATANEWS.COM- Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi telah membahas lima Ranperda inisiatif dewan untuk disahkan jadi Perda.
Ranperda itu saat ini sedang digodok oleh DPRD Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk disahkan menjadi perda tahun 2022 ini.
Untuk diketahui, Ranperda inisiatif dewan yakni Ranperda Pemanfaatan Perhutanan Sosial, Ponpes, Pendidikan Wawasan Pancasila, Administrasi Kependudukan dan Kerjasama antara daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza mengatakan, rancangan peraturan daerah dibentuk oleh DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi.
DPRD Provinsi Jambi mengusulkan lima Ranperda inisiatif sedangkan Pemprov Jambi tujuh Ranperda.
"Terkait ini kami akan bentuk pansus, kemudian dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Agar Ranperda ini akan disepakati bersama," kata Faizal Riza.
Ia juga mengatakan, Perda ini dinilai sangat diperlukan baik di legislatif maupun eksekutif.
"Setelah dibahas kemudian ditetapkan jika disetujui untuk ditetapkan tahun ini. Dengan harapan Ranperda itu terlaksana dan berjalan dengan baik, terutama Ranperda penataan angkutan Batubara dari Pemprov Jambi," tutupnya. (*)
AKSATANEWS.COM-Upaya percepatan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Pemerintah, DPRD Provinsi Jambi menggelar Fokus Group
Read more
AKSATANEWS.COM-Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara meminta pengerjaan stadion center dilakukan secara baik.
Wakil Ketua DPRD Pinto Jaya
Read more
AKSATANEWS.COM-Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi telah membahas lima Ranperda inisiatif dewan untuk disahkan jadi Perda.
Ranperda
Read more
AKSATANEWS.COM-Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jambi selain menyoroti 21 anggota yang tidak hadir saat rapat paripurna Kamis (28/7). Juga ternyata
Read more
AKSATANEWS.COM-Pansus konflik lahan melaksanakan upaya penyelesaian kasus-kasus konflik lahan yang terjadi di Provinsi Jambi mulai 30 Agustus 2021 hin
Read more
AKSATANEWS.COM- Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi melakukan studi banding ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Sel
Read more