Jokowi Singgung Reshuffle Kabinet, Disebut Cara Mengevaluasi Kinerja Menterinya

AKSATANEWS.COM-Perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi bola liar.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, saat ini presiden tengah melakukan evaluasi menyeluruh terkait persoalan yang langsung mengenai kehidupan masyarakat akar rumput seperti kelangkaan minyak goreng.

"Mungkin Pak Presiden akan melihat bagaimana urusan, misalnya minyak goreng ini juga menjadi bahan evaluasi atas kinerja para menterinya," kata dia di Plaza Timur GBK Jakarta, Minggu (27/3/2022).

Hasto mengaku tidak tahu apakah reshuffle kabinet itu benar akan dilakukan presiden dalam waktu dekat. Sebab, semua kehendak menjadi hak prerogatif dan kewenangan kepala negara.

"Reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari bapak presiden, karena itu adalah hak prerogatif presiden," tegas dia.

Namun demikian, sambung Hasto, andai reshuffle kabinet terjadi hal itu semata demi pergerakan menteri yang lebih baik.

"Itulah, reshuffle yang seandainya itu dijalankan oleh Bapak Presiden, tentu saja dalam konteks untuk mendorong pergerakan para menteri agar legacy dari bapak presiden betul-betul dapat menjadi landasan yang sangat baik bagi kemajuan kita ke depan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena banyaknya barang-barang yang bisa diproduksi di Indonesia, namun malah diimpor dari luar negeri.

Jokowi menekankan membeli barang impor sama saja memberi banyak keuntungan kepada negara lain.

"Kalau kita beli barang impor bayangkan, kita beri pekerjaan ke negara lain. Duit kita capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana, bukan di sini," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Dia menyampaikan bahwa anggaran pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah pusat sekitar Rp 526 triliun dan pemerintah daerah Rp 535 triliun. Sementara itu, anggaran pengadaan barang dan jasa untuk BUMN sebesar Rp 420 triliun.

Menurut Jokowi, seharusnya kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN bisa menyisihkan 40 persen dari anggarannya untuk produk dalam negeri. Jokowi meyakini penggunaan produk dalam negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen. Yang BUMN 0,4 persen, 1-5 sampai 1,7, BUMN-nya 0,4. Ini kan 2 persen lebih," katanya.

"Enggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita kok gak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," sambung Jokowi.

Sayangnya, kata dia, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN masih mengimpor barang-barang seperti, CCTV, seragam TNI-Polri, alat kesehatan, hingga buku tulis, pulpen, dan pensil. Padahal, barang-barang itu bisa diproduksi di dalam negeri tanpa harus impor.

"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini, kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih? Jangan-jangan kita enggak kerja detail sehingga enggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, setop," tuturnya.

Jokowi menuturkan bahwa akan ada banyak manfaat untuk perekonomian nasional apabila menggunakan produk-produk dalam negeri. Mulai dari membuka investasi baru hingga lapangan pekerjaan.

"Coba kita belokkan semua ke sini, barang yang ktia beli barang dalam negeri berarti akan ada investasi berarti membuka lapangan pekerjaan tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan. Sekali lagi, bodoh banget kita ini," ucap Jokowi.

Jokowi kemudian menyinggung soal reshuffle atau perombakan kabinet di depan sejumlah menteri gara-gara barang impor ini.

Dia pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar direktur utama di perusahaan pelat merah itu diganti.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita?" ucap Jokowi.

Selain BUMN, dia menyebut kementerian/lembaga juga masih banyak memakai barang impor. Jokowi pun lalu menyinggung kata reshuffle. Dia menegaskan reshuffle merupakan kewenangannya sebagai presiden.

"Kementerian, sama saja. Tapi, itu bagian saya itu. Reshuffle, udah saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," tutur Jokowi.

Sumber: Liputan6