AKSATANEWS.COM-Anggota pansus I DPRD Provinsi Jambi melaksanakan studi banding ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau.
Studi banding ini dalam rangka konsultasi terkait pansus I bidang pemerintah DPRD Provinsi Jambi terkait LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2022.
Kegiatan ini dihadiri langsung ketua pansus Kamaluddin Havis, hadir juga anggota ada Hapis Hasbiallah, Nurhayati, Mesran, Sri Herlita, Kemas Al Farabi, Rohima dan tenaga ahli serta pendamping.
Ketua pansus Kamaluddin Havis mengatakan, dari hasil studi bandingnya ke Dukcapil Riau cukup banyak mendapatkan pengalaman dan pelajaran.
Contohnya bagaimana mereka ini proaktif turun ke bawah ke desa ke sekolahan untuk mendata dari pada pemula yang sudah wajib KTP.
"Jadi kita berharap pada Dinas Dukcapil Jambi bisa melakukan perekaman juga langsung di lapangan, seperti yang dilakukan Dukcapil Riau turun ke Desa dan ke sekolahan mendata terhadap warga yang sudah wajib KTP," kata Kamaluddin Havis.
Bahkan anggota DPRD Provinsi Jambi akan berusaha mencoba memperjuangkan terkait anggaran nantinya, seperti apa kebutuhan anggaran di Dukcapil Provinsi Jambi.(*)
Editor: Anton
AKSATANEWS.COM-Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto meminta Pemprov Jambi memastikan tidak ada angkutan batu bara yang beroperasi selama mudik leba
Read more
Fadli Sudria: Tahun Ini Peluang PPPK Dibuka
AKSATANEWS.COM-Komisi IV DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Read more
AKSATANEWS.COM-Pansus III DPRD Provinsi Jambi melakukan studi banding ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau.
Kegiatan ini dilakukan guna menam
Read more
AKSATANEWS.COM-Konflik lahan dan permasalahan pertanahan di Provinsi Jambi masih cukup tinggi dan perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi
Read more
AKSATANEWS.COM-Pansus I LKPJ Gubernur Jambi yang membidangi urusan pemerintahan, melaksanakan konsultasi ke Direktorat Jendral Kependududkan dan Penca
Read more
AKSATANEWS.COM-Anggota Fraksi NasDem Hanura di DPRD Provinsi Jambi mempertanyakan berapa jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan jaminan kes
Read more