Hadiri Rakor Ketahanan Pangan, Wagub Sani Tegaskan Pentingnya Sinergitas Lintas Sektoral

 

Hadir pada kesempatan tersebut Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, S.I.K., M.H beserta jajarannya, para Bupati/Wali Kota, dan Kepala OPD terkait serta instansi vertikal.

 

Dalam Rakor ini Wagub Sani menegaskan bahwa sinergi dan kerja kolaboratif multi pihak, terutama dengan pemerintah kabupaten/kota akan diperkuat untuk menciptakan pertumbuhan baru yang merata di Provinsi Jambi, dimana salah satunya diupayakan pencapaiannya melalui peningkatan produktivitas pertanian secara holistik dan berkelanjutan dari berbagai program.

 

Dikatakan Wagub Sani, selaras dengan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 dan Arah Pembangunan Nasional (Asta Cita 2), yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

 

 “Maka dari itu Misi pembangunan daerah dalam mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan, salah satunya diimplementasikan melalui “memantapkan daya saing daerah dan produktivitas bidang pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata”, terelaborasi dalam bentuk 2 (dua) program,” ujar Wagub Sani.

 

"Pengembangan kawasan dan infrastruktur sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata (fokus Ujung Jabung, KCBN Muaro Jambi, KSPN Danau Kerinci, dan Geopark Merangin); danPeningkatan produktivitas lahan pertanian mendukung lumbung pangan desa dan daerah," lanjutnya.

 

Dijelaskan Wagub Sani, program ketahanan pangan bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kemandirian pangan nasional, terutama pangan lokal seperti Jagung, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat semakin dikurangi. Dampak domino yang dihasilkan adalah terciptanya lapangan kerja dan stabilitas harga pangan. Implementasi program swasembada Jagung di Provinsi Jambi telah menunjukkan peningkatan hasil yang sangat signifikan. Pada tahun 2024 luas panen Jagung mencapai total 1.514 hektar atau terjadi kenaikan sebesar 93,74 persen atau 733 hektar luas panen Jagung dari tahun 2023 yang seluas 781 hektar. 

 

“Hal ini berkorelasi positif terhadap produksi Jagung, di mana tahun 2024 dihasilkan sebanyak 10,531 (sepuluh koma lima tiga satu) ribu ton Jagung Pipilan Kering (JPK) dengan Kadar Air (KA) sebesar 14%. Produksi ini naik sebesar 122,89 persen dari produksi Jagung tahun 2023 yang hanya sebanyak 4,725 (empat koma tujuh dua lima) ribu ton JPK KA 14%," jelasnya.

 

Wagub Sani juga menambahkan bahwa terhitung hingga Juni 2025, diperkirakan luas panen Jagung Provinsi Jambi telah mencapai 1,595 (satu koma lima sembilan lima) ribu hektar dengan total capaian produksi diperkirakan 9,913 (sembilan koma sembilan satu tiga) ribu ton JPK KA 14%. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan swasembada pangan, khususnya komoditas Jagung (Luas Tambah Tanam lahan perkebunan) seluas 133.785,09 hektar pada tahun 2025 ini. 

 

“Dukungan intervensi sektor pertanian dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan oleh Provinsi Jambi dengan harapan dukungan ini secara strategis ditujukan untuk menjadikan Provinsi Jambi menjadi salah satu indikasi lokasi intervensi swasembada pangan sebagai Kawasan Lumbung Pangan Nasional," kata Wagub Sani.

 

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, S.I.K., M.H menyampaikan bahwa Provinsi Jambi sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian cukup besar memerlukan langkah stratifikasi untuk memperkuat sistem pertahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. 

 

“Untuk itu diperlukan persepsi menyatukan langkah serta merumuskan strategi bersama untuk memastikan ketersediaan akses dan stabilitas pangan di wilayah Provinsi Jambi. Dan tadi malam saya berdiskusi lama dengan Kapolda Kalimantan Barat, saya bertelepon dan saya bertanya apa kiatnya sehingga mereka bisa panen raya yang luar biasa, dan saya mendengar bahwa semuanya itu adalah dukungan utamanya dari pemerintah daerah dari mulai Gubernur, Kepala Dinas sampai dengan kepala daerah Wali Kota maupun Bupati dan juga pihak swasta,” ujar Kapolda.

 

Pada kesempatan tersebut Kapolda juga mengharapkan agar Rapat Koordinasi dapat menjadi wadah efektif untuk membangun kolaborasi antara instansi pemerintah daerah agar pelaksanaan program pertahanan pangan dapat berjalan optimal merata dan tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan suatu lembaga pangan seiring dengan meningkatnya tekanan pangan akibat alih fungsi lahan, penurunan produktivitas pertanian serta distribusi yang belum merata dan peran aktif lintas sektoral menjadi sangat krusial keterlibatannya.

 

“Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Bulog strategis lainnya serta pihak kepolisian sangat diperlukan guna memastikan kebijakan dan program berjalan secara terpadu di lapangan. Diharapkan melalui pendekatan-pendekatan kolaboratif ini diharapkan berbagai kendala yang dihadapi dapat diidentifikasi lebih awal dan diselesaikan secara bersama-sama,” harap Kapolda.

 

“Selain daripada itu rapat koordinasi saat ini juga menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga serta melindungi masyarakat dari potensi kerawanan pangan, khususnya di wilayah Provinsi Jambi,” pungkasnya.(*)