Barisan Muda Wo Haris (BMW) Nyatakan Diri Jadi Oposisi Pemerintahan
JAMBI - Ketua Barisan Muda Wo Haris (BMW) Provinsi Jambi, Ustadz Khairon Fauzi, menyatakan sikap untuk mengambil posisi sebagai bagian dari oposisi te
Read more
JAMBI - Proses seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi periode 2026–2030 oleh Tim Seleksi (Timsel) menuai kritik terkait kurangnya transparansi serta ketidakpastian pengumuman tahapan. Diketahui saat ini proses seleksi sudah memasuki tahap penyusunan makalah bagi 15 peserta yang dinyatakan lolos tahapan wawancara untuk mengikuti fit n proper tes di DPRD Provinsi Jambi.
Organisasi pers seperti Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jambi bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebelumnya terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi periode 2026–2030. Desakan ini menyusul munculnya sejumlah indikasi persoalan transparansi dalam pengumuman nilai dan penetapan kelulusan tes potensi berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Kedua organisasi pers tersebut menilai proses seleksi lembaga yang memiliki mandat mengawal keterbukaan informasi publik harus berlangsung secara transparan, objektif, independen, dan akuntabel. Sebab, integritas Komisi Informasi sangat ditentukan oleh proses rekrutmen para komisionernya.
Dalam surat terbuka yang menjadi dasar desakan evaluasi, terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat penjelasan resmi dari Tim Seleksi (Timsel), mulai dari pengumuman nilai ambang batas atau passing grade yang dinilai terlambat, tingkat kelulusan peserta, hingga dugaan ketidaksesuaian penerapan standar kelulusan.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jambi, Simus Hamadi menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip mendasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tahapan seleksi calon anggota Komisi Informasi.
“Komisi Informasi merupakan lembaga yang memiliki mandat menjaga keterbukaan informasi publik. Karena itu, proses seleksi komisionernya harus menjadi contoh penerapan transparansi, bukan justru memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Setiap tahapan, termasuk penetapan nilai ambang batas dan pengumuman hasil tes, harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan data hasil tes bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian penting untuk memastikan seluruh peserta memperoleh perlakuan yang adil dan setara.
JMSI juga mendorong Timsel memberikan penjelasan yang utuh mengenai mekanisme penentuan kelulusan, termasuk dasar penetapan passing grade serta penerapannya terhadap seluruh peserta. Langkah tersebut diperlukan agar tidak berkembang persepsi mengenai adanya perlakuan berbeda atau intervensi dalam proses seleksi.
“Jangan sampai muncul keraguan publik terhadap independensi calon komisioner akibat proses seleksi yang tidak dijelaskan secara memadai. Evaluasi dan keterbukaan data merupakan langkah penting untuk menjaga kredibilitas lembaga sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat,” lanjut draf pernyataan tersebut.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jambi menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi.
Wendy menekankan bahwa keterbukaan informasi mengenai hasil seleksi merupakan bagian dari hak publik untuk mengawasi proses pengisian jabatan pada lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik.
“Ketika lembaga yang mengawal keterbukaan informasi justru menghadapi pertanyaan mengenai transparansi proses seleksinya, hal itu harus dijawab melalui penjelasan terbuka dan data yang dapat diverifikasi. Jangan biarkan persoalan ini berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap Komisi Informasi,” kata Wendy.
AJI juga menilai setiap dugaan pelanggaran prosedur harus diperiksa secara objektif berdasarkan dokumen, data, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan publik, tetapi juga memastikan seluruh peserta memperoleh kepastian prosedur yang adil.
Kedua organisasi pers tersebut menekankan bahwa kritik terhadap proses seleksi bukanlah upaya untuk mengintervensi kewenangan Timsel, melainkan bagian dari kontrol publik agar proses rekrutmen berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Soroti Passing Grade dan Kelulusan 78 dari 87 Peserta
Dalam surat terbuka tersebut, terdapat sejumlah poin yang dinilai perlu diklarifikasi oleh Timsel. Pertama, nilai ambang batas atau passing grade sebesar 75 disebut tidak diumumkan kepada peserta sebelum pelaksanaan tes potensi/CAT. Nilai tersebut, menurut surat terbuka, baru disampaikan setelah muncul pertanyaan dari jurnalis.
Kedua, sebanyak 78 dari total 87 peserta dinyatakan lolos, atau sekitar 89,7 persen. Tingkat kelulusan ini dinilai perlu dijelaskan melalui informasi mengenai metode penilaian, standar kelulusan, serta mekanisme penetapan hasil tes.
Ketiga, surat terbuka tersebut menyoroti dugaan pengondisian nilai dan kemungkinan adanya persoalan kewenangan maupun konflik kepentingan. Selain itu, terdapat dugaan dua peserta yang memperoleh nilai di bawah 75 tetap dinyatakan lolos.
Seluruh poin tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi dari Timsel. Karena itu, dugaan pelanggaran tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti sebelum ada pemeriksaan terhadap dokumen penilaian dan penjelasan dari pihak terkait.
Minta Nilai CAT Dibuka dan Seleksi Dievaluasi
Untuk memastikan persoalan tersebut diselesaikan secara transparan, surat terbuka itu meminta Timsel mengumumkan daftar lengkap nilai CAT seluruh 87 peserta sebelum tahapan seleksi berikutnya.
Timsel juga diminta memberikan penjelasan resmi mengenai dasar penetapan passing grade yang disebut terlambat diumumkan, termasuk status dua peserta yang diduga memperoleh nilai di bawah ambang batas.
Selain kepada Timsel, surat terbuka tersebut meminta Gubernur Jambi mempertimbangkan penghentian sementara tahapan seleksi sampai keterbukaan data dan evaluasi menyeluruh dilakukan.
Evaluasi yang diusulkan mencakup pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah dengan melibatkan ahli forensik digital atau akademisi independen untuk menelaah data mentah hasil CAT. Jika ditemukan pelanggaran, langkah tindak lanjut diminta dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Surat terbuka tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar pentingnya transparansi, kepastian hukum, kecermatan, dan akuntabilitas.
Pengumuman Tes Wawancara Molor Hingga 16 Hari
Persoalan tidak hanya sebatas saat tes potensi saja, hujan kritik kepada Timsel juga mulai deras ketika pengumuman hasil tes psikologi, dinama kelompok dan wawancara ditunda hingga batas waktu yang ditentukan.
Berdasarkan jadwal awal yang ditetapkan Timsel, tes wawancara calon KI sebanyak 78 orang tersebut digelar pada 26-27 Oktober 2026 dan hasil psikotes, dinamika kelompok serta tes wawancara diumumkan pada 26-27 Oktoober 2026. Namun pada 26 Oktober malam, Timsel mengumumkan penundaan pengumuman hasil wawancara tersebut hingga batas waktu yang ditentukan, alasannya karena tim pskilogi belum menyerahkan hasil tes psikologi tersebut. Akibatnya banyak peserta yang meragukan transparansi dalam proses seleksi tersebut.
Sementara salah satu Panitia Seleksi menyebut pengumuman ditunda karena Ketua Timsel yakni Sekda Provinsi Jambi sedang ada kegiatan keluarga pada tanggal 8 November 2026. Namun setelah tanggal itu hasil tes juga belum diumumkan. Berbagai sumber menyebut pengumuman masih menunggu keputusan Gubernur Jambi dan gubernur kerap dinas luar, padahal berbagai kesempatan gubernur berada di Jambi.
Timsel baru mengumumkan hasil psikotes, dinamika kelompok dan tes wawancara pada 16 November 2026 malam, artinya pengumuman molor 16 hari. Padahal dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi pada pasal 16 ditegaskan bahwa pengumuman hasil psikotes, dinamika kelompok dan wawancara dilakukan 2 hari setelah mendapatkan hasil tes. Artinya Timsel KI Provinsi Jambi tidak menjalankan proses sesuai prosedur.
Peserta Pertanyakan Sikap Timsel
Dilansir dari Aksipost.com, sejumlah peserta yang mengikuti seleksi calon anggota KI Jambi mulai mempertanyakan sikap Timsel. Mereka menilai peserta berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan seleksi, terutama menyangkut kepastian waktu, perkembangan proses penilaian, serta mekanisme penentuan hasil akhir.
Bagi peserta, persoalan ini bukan semata-mata soal cepat atau lambatnya pengumuman. Lebih dari itu, terdapat prinsip transparansi dan akuntabilitas yang semestinya menjadi bagian penting dalam proses rekrutmen calon komisioner lembaga yang memiliki mandat mengawal keterbukaan informasi publik.
Ironisnya, proses seleksi calon anggota Komisi Informasi justru diwarnai ketidakpastian informasi. Padahal, lembaga yang akan diisi oleh para peserta tersebut memiliki tugas strategis dalam memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik terpenuhi.
Pertanyaan mendasar pun muncul: bagaimana prinsip keterbukaan informasi publik akan dijalankan apabila proses seleksi calon komisionernya sendiri belum memberikan kepastian informasi kepada para peserta?
Persoalan ini juga berkaitan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam Pasal 2, undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara Pasal 3 menempatkan keterbukaan informasi sebagai instrumen untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat.
Kemudian, Pasal 7 mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan.
Dengan demikian, transparansi bukan sekadar menyampaikan pemberitahuan bahwa pengumuman ditunda. Peserta juga membutuhkan informasi yang memadai mengenai perkembangan tahapan, kendala yang dihadapi, serta perkiraan waktu penyelesaian proses seleksi.
Memang, Timsel memiliki pertimbangan dan mekanisme tersendiri dalam menjalankan proses seleksi. Namun, alasan administratif maupun teknis semestinya tidak menghilangkan kewajiban untuk memberikan penjelasan yang proporsional kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Apalagi, hasil seleksi ini akan menentukan figur-figur yang nantinya dipercaya mengemban amanah sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2026–2030. Timsel perlu memberikan penjelasan alasan molornya pengumuman hasil psikotes dan dinamika kelompok serta wawancara tersebut. Penjelasan semacam ini penting agar peserta tidak terus berada dalam ruang ketidakpastian dan tidak muncul spekulasi mengenai proses penentuan kelulusan.
Apalagi seleksi calon anggota Komisi Informasi bukan sekadar agenda administratif untuk mengisi jabatan. Proses ini merupakan bagian dari upaya membangun lembaga yang diharapkan mampu menjaga hak masyarakat atas informasi publik.
Jangan sampai proses rekrutmen lembaga pengawal keterbukaan informasi justru meninggalkan pertanyaan mengenai keterbukaan, kepastian, dan akuntabilitas penyelenggaraannya sendiri.
Publik dan peserta kini menunggu bukan hanya hasil komisioner terpilih, melainkan juga penjelasan yang transparan dari Timsel mengenai alasan dan perkembangan penundaan jadwal tersebut.(*)
Editor: Har
JAMBI - Ketua Barisan Muda Wo Haris (BMW) Provinsi Jambi, Ustadz Khairon Fauzi, menyatakan sikap untuk mengambil posisi sebagai bagian dari oposisi te
Read moreAKSATANEWS.COM-PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 1 terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung keberlanjutan operasi da
Read moreAKSATANEWS.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggandeng Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) untuk memperkuat kualitas apara
Read moreAKSATANEWS.COM-Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 di Provinsi Jambi berlangsung khidmat. Upacara dipimpin langsung Gubernur Ja
Read moreAKSATANEWS.COM-Gubernur Jambi, Al Haris menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang membahas pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
Read moreAKSATANEW.COM-Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menghadiri Pelantikan Pengurus Wilayah Forum Silaturahmi Ummi Muslimah Indonesia (Fahmi Um
Read more