DPRD Provinsi Jambi Sesalkan Dosen Unja Diduga Aniaya Mahasiswa Disabilitas

AKSATANEWS.COM- Anggota DPRD Provinsi Jambi angkat bicara soal adanya dugaan penganiayaan dan kekerasakan yang dilakukan oknum dosen Universitas Jambi terhadap mahasiswanya.

Diketahui, korban merupakan Arthur mahasiswa berkebutuhan khusus atau disabilitas Fakultas Porkes Universitas Jambi. Dari berita sebelumnya korban akan melaksanakan ujian akhir semester.

Namun dosen pembimbing akademik (PA) berinisial D yang merupakan terlapor yang akan melaksanakan ujian berhalangan hadir. Kemudian pelapor menghubungi untuk meminta arahan dan petunjuk agar bisa mengikuti ujian secepatnya. Dikarenakan Pelapor akan pergi melaksanakan pertandingan silat.

Pada saat Pelapor menghubungi Terlapor melalui Whatshapp, Terlapor malah memarahi Pelapor dan meminta Pelapor untuk menemuinya di Gedung Porkes Universitas Jambi, Mendalo Darat.

Kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Pelapor pergi menemui Terlapor bersama Saksi 1 dan Saksi 2, namun pada saat bertemu, Terlapor langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang Pelapor sebanyak 3 kali.

Akibat kejadian tersebut Pelapor mengalami sakit dibagian wajah, badan dan tangan sebelah kiri dan melaporkannya ke SPKT Polda Jambi untuk ditindaklanjuti.

Menanggapi hal itu Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria angkat bicara dan menyanyangkan terhadap kejadian tersebut.

"Kita menghormati proses hukum kalau itu sudah dilaporkan oleh korban ke pihak kepolisian. Kita minta hukum diproses jika itu yang terjadi," kata Fadli Sudria, Selasa (20/12/22).

Dirinya juga mempertegas atas kejadian itu, bahwa undang-undang disabilitas sudah ada, jangankan untuk menghina, mengucilkan dan sebagainya terhadap saudara yang disabilitas tidak dibenarkan.

"Bahkan sebaliknya kita harus nya memberi lebih untuk mereka. Apalagi mereka sudah mau kuliah, artinya kita dari DPRD Provinsi Jambi sangat menyayangkan kejadian ini. Ke depan kita berharap kasus kasus ini tak terulang lagi. Dan saya minta diproses secara hukum yang berlaku," tutupnya.(*)

Editor: Anton