Setujui Perda Pesantren, Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jambi Sampaikan Catatan ke Pemprov

AKSATANEWS.COM- Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Demokrat setujui dan sahkan Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren untuk ditetapkan jadi Perda. Namun mereka juga sampai beberapa catatan yang harus diperhatikan Pemprov Jambi.

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jambi Yuli Yuliarti saat menyampaikan pendapat akhir fraksi nya pada Paripurna beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kewenangan terkait urusan keagamaan adalah kewenangan pusat. Konsekuensi dari ditetapkannya ranperda ini adalah adanya kewajiban pemerintah Provinsi Jambi untuk mengalokasikan anggarannya terhadap penyelenggaraan pesantren di Provinsi Jambi.

Sementara anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jambi saat ini belum sepenuhnya mampu membiayai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jambi.

"Apalagi sampai beberapa tahun ke depan, pembiayaan untuk kegiatan multiyear sudah menyedot anggaran yang sangat besar. Berdampak pada semakin kecilnya dana pembangunan yang dialokasikan untuk pembiayaan urusan wajib pemerintah Provinsi Jambi," kata Yuli Yuliarti.

Selanjutnya, secara ke-organisasian, Pemprov Jambi tidak memiliki OPD tekhnis yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pesantren.

Mengingat beberapa hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat memandang sangat penting untuk segera dikeluarkannya Peraturan Gubernur yang mengatur secara teknis pelaksanaan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren ini.

"Dengan harapan agar peraturan daerah ini dapat benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kualitas Pendidikan di Provinsi Jambi. Kami juga berharap agar ketentuan baru ini tidak menimbulkan permasalahan baru dalam hal penganggaran bagi dunia pendidikan di Provinsi Jambi," ungkapnya.(*)

Editor: Anton